Swaranews.com – Pemerintah Kota Surabaya akan membangun bypass tahun 2024 dengan membebaskan lahan kampung di bundaran Dolog untuk perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal itu dilakukan demi mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Aning Rahmawati, ST selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya menyampaikan bahwa yang paling penting adalah langkah nyata dari Pemkot Surabaya. Maksudnya, tidak hanya berwacana di media, tetapi menindaklanjutinya dengan serius.
Baca juga: KPU Provinsi Jawa Timur Pastikan Tidak Ada Calon Independen
“Karena disitu kemacetan sudah luar biasa, dan terlalu lama masyarakat berharap penguraiannya. Action nyatanya seperti apa, ya dianggarkan, pembangunannya memang menggunakan dana APBN, tetapi itu baru bisa turun atau dianggarkan jika pemkot telah melaksanakan pembebasan 22 rumah itu,” ujar Aning Rahmawati, Jumat (3/11/2023)
Legislator perempuan asal Fraksi PKS ini menegaskan bahwa Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan telah mendorong agar APBD dikeluarkan untuk pembebasan lahan yang dipakai RTH di taman pelangi tersebut.
"Pada pembahasan APBD 2024 kemarin, coba kita masukkan, karena ini amanah Walikota yang menyampaikan jika pada tahun 2024 akan ada pembangunan. Tetapi kalau tidak diikuti dengan APBD, maka kalimat yang disampaikan Walikota mengesankan pencitraan semata,” urainya.
Aning menjelaskan, Saat pihaknya memeriksa anggarannya, di PU tidak ada, di DPRKPP tidak ada anggaran di LH juga tidak ada anggaran. Oleh karena itu, Komisi C kemudian mencari anggaran yang bisa dicoret dan dialihkan.
"Ternyata, ada alokasi yang kurang prioritas, seperti untuk lahan di Waru Gunung dan juga mangrove. Ini dicoret dan didapatlah anggaran senilai 46,6 Miliar. Sementara untuk kebutuhan pembebesan lahan di Taman Pelangi butuh 81 miliar," papar Aning Rahmawati.
Baca juga: Josiah Michael: Selama ini Komunikasi PSI dengan Walikota Terbina denfan Baik
Dirinya berharap bisa segera mendapatkan kekurangannya. Ini pun masih diikuti dengan perangkaan dan sinkronisasi dengan Komisi sehingga penganggarannya sesuai dengan pendapatan.
Dwi Djajawardana Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemkot Surabaya mengatakan, pembangunan By Pass Bundaran Dolog untuk mengurai kepadatan lalu-lintas, mulai dipersiapkan tahun 2024. Salah satunya adalah relokasi Kampung Bundaran Dolog.
“Relokasi itu pasti. Karena nanti akan terdampak oleh pembangunan,” terangnya pada Rabu (1/11/2023), usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi C DPRD Surabaya.
Menurut Dwija, relokasi terhadap kampung tersebut, sebenarnya sudah lama direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), saat perluasan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
Baca juga: Gus Iqdam Doakan Surabaya Makin Rukun dan Berkah
“Memang masyarakat disana minta relokasi, karena gangguan kebisingan dan lain-lain. Karena mereka berada ditengah tengah jalan. Sehingga tidak nyaman tinggal disitu,” jelasnya. (Adv)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di swaranews.com dengan judul "Dewan Dukung Pembangunan Bypass Bundaran Dolog Surabaya". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi