JAKARTA, HiNews - Dalam beberapa bulan kedepan bangsa ini akan menggelar pesta demokrasi. Yakni Pilpres, Pileg dan Pilkada. Hajat demokrasi 5 tahunan itu menjadi ajang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya kepada kontestan yang bertarung.
Pemilu mendatang diharapkan memiliki suatu harapan besar bagaimana melahirkan seorang pemimpin yang amanah, berpihak pada kepentingan rakyat, meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan dapat meningkatkan pelayanan publik.
Baca juga: Kondisi Eropa Yang Berubah Sekularistik
Namun demikian untuk mewujudkan harapan masyarakat untuk suatu perubahan bukanlah sesuatu yang mudah, diperlukan pemimpin yang berkualitas, yang diharapkan mampu menggerakan potensi dari masyarakat dan potensi daerah untuk dipergunakan bagi kepentingan publik.
"Partisipasi masyarakat dengan menggunakan hak pilih saat pemilihan umum merupakan bentuk dukungan dalam mewujudkan mimpi akan hadirnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Sebab pemilih cerdas akan melahirkan pemimpin berkualitas," ungkap Sekjen Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negaranya (LPKAN) Abdul Rasyid kepada wartawan di Jakarta, (26/11/2023).
Rasyid mengungkapkan, persoalan besar yang dihadapi saat ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada para politisi/kandidat yang akan bertarung pada pemilihan umum. Hal ini diakibatkan tidak konsistennya para kontestan saat kampanye dan saat terpilih.
Masalah janji yang tidak ditepati, tersangkut persoalan korupsi, tidak serius memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah beberapa contoh yang terjadi saat ini sehingga apatisme dan keraguan akan masa depan daerah dan bangsa mendorong pemilih menjadi pragmatis.
Menurut Rasyid, pemilihan umum seharusnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi hak kita sebagai seorang warga negara yang baik tetapi dapat dijadikan momentum politik bagi masyarakat untuk "mengadili" para politisi yang telah mengisi suprastruktur politik Indonesia dengan dimintai pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan publik serta untuk melahirkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, memiliki integritas dan mampu untuk menjalankan amanah konstitusi.
"Indonesia telah memilih sistem demokrasi langsung, yaitu menghasilkan pemimpin dari pemilihan yang langsung dan demokratis. Mekanisme demokrasi yang demikian seharusnya menjadikan pemilih/konstituen sebagai pemegang kedaulatan demokrasi dan instrumen penting dalam menjalankan dan mengawal pemerintahan," katanya.
Baca juga: Catatan Politik Didik J Rachbini
Dalam kontek Pilpres, pihaknya juga mengajak seluruh pasangan capres/cawapres dapat mengendalikan pendukungnya untuk tetap menjaga dan mengawal pesta demokrasi ini secara santun.
Menyambut berdemokrasi ini, kata Rasyid, seluruh elit dan komponen bangsa ini diharapkan dapat memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat, sehingga Pemilu mendatang menghasilkan waklil rakyat maupun capres/cawapres yang berkualitas dan sesuai harapan publik.
"Dalam konteks pilpres, LPKAN berharap agar masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang jujur dan cerdas, dapat dipercaya dalam mengemban amanah dari masyarakat," ujar Rasyid.
Rasyid mengungkapkan, untuk mendapatkan seorang pemimpin berkuakitas, masyarakat harus mengetahui rekam jejaknya. Di mana, seorang pemimpin itu harus dilahirkan melalui proses yang matang. Sudah teruji rekam jejaknya. Bukan sebaliknya, pemimpin lahir dengan proses instan yang dibentuk dengan cara pencitraan.
Baca juga: Jelang Pilkada Kota Bekasi, Masyarakat Diminta Tak Pilih Politisi Kutu Loncat
"Sebab bangsa ini tengah mengalami krisis kepemimpinan. Kami berharap pemilu 2024 mendatang dapat melahirkan pemimpin yang sesuai harapan publik dan cita-cita pendiri bangsa. Yaitu menjadi negara yang bermoral dan bermartabat. Berdaulat dalam segala hal. Sehingga mampu bersaing dengan dunia internasional," harap Rasyid. **
Artikel ini telah tayang sebelumnya di harianindonesianews.com dengan judul "Sekjen LPKAN: Pemilih Cerdas Akan Melahirkan Pemimpin Berkualitas". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi