JAKARTA, HINews - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berperan aktif dalam menekan biaya haji. Sebeb selama ini dinilai tidak maksimal dalam mengelola keuangan haji yang meliputi, penerimaan, pengembangan, pengembangan dan pertanggung jawaban keuangan haji.
“Harusnya BPKH itu aktif ya, jangan hanya diam saja terutama dalam kenaikan biaya haji,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis dalam Rapat Kerja (Raker) dengan BPKH di Gedung Parlemen, Jakarta, (4/12/2023).
Baca juga: Kondisi Eropa Yang Berubah Sekularistik
Menurutnya, salah satu tantangan hukum yang dihadapi BPKH saat ini adalah posisinya yang berada sebagai lembaga independen di luar pemerintah. Namun di sisi lain, kata John harus menjalankan kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah.
“Ibadah haji itu akan terus ada sampai kiamat, misalnya biaya haji naik BPKH harus tunjukan jika tidak setuju dan mecari alternatif lain untuk menekan biaya seperti akomodasi, pesawat dan biaya penginapan,” sebut Politsi Partai Golkar ini.
Baca juga: Catatan Politik Didik J Rachbini
Ia menambahkan, tidak sedikit masyarakat Indonesia khususnya umat muslim mempertanyakan kemana dana haji itu di bawa, mengingat dananya yang luar biasa banyak.
“Banyak yang menanyakan pak kemana dana haji itu dibawa, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa keuangan haji itu tidak dioptimalkan secara baik,” pungkasnya. **
Baca juga: Jelang Pilkada Kota Bekasi, Masyarakat Diminta Tak Pilih Politisi Kutu Loncat
Artikel ini telah tayang sebelumnya di harianindonesianews.com dengan judul "BPKH Dinilai Belum Maksimal Tekan Kenaikan Biaya Haji". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi