JAKARTA, HINews - Sejumlah kalangan mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana kembali akan mengimpor beras dari sejumlah negara, seperi India dan Thailand.
Padahal saat kampanye calon presiden pada periode pertama pada tahun 2014 silam, Joko Widodo berjanji tidak akan melakukan kebijakan impor beras jika dirinya terpilih jadi presiden.
Baca juga: Kondisi Eropa Yang Berubah Sekularistik
Rencana impor beras ini sendiri dinilai banyak kalangan sebagai pelanggaran janji-janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat momen Pilpres. Saat itu, Jokowi beralasan, impor beras sangat menyengsarakan petani.
Namun, selama masa dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah sudah mengimpor beras dalam beberapa tahap.
Saat masih calon presiden di 2014, Jokowi dengan tegas berjanji akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla.
Salah satu yang mengkritisi rencana impor beras tersebut adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Madura, Islah Bahrawi. Seperti dalam cuitannya ia menyinggung proyek food estate yang dikerjakan oleh Indonesia.
Perlu diketahui jika Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah melalui Perum Bulog telah menyepakati impor beras dari India sebesar satu ton pada tahun depan.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan telah mendapatkan kontrak impor beras dari Thailand sebesar dua juta ton.
Hal tersebut sudah disepakati usai pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di sela-sela KTT Asean-Jepang.
Rencana Jokowi impor beras tersebut dinilai Islah sebagai langkah yang konyol. Mengingat sudah ada beberapa hektare hutan di Indonesia yang sudah dibabat untuk digunakan proyek food estate.
"Ini ajaib. Ribuan hektar hutan Indonesia yg dibabat, yg panen malah India dan Thailand," kata Islah.
Lebih lanjut, Islah menjelaskan jika food estate bisa disebut dengan lumbung pangan. Sontak saja kondisi tersebut terlihat miris mengingat untuk membuat lumbungnya saja sudah menelan anggaran triliunan.
Namun justru kini malah tetap membeli beras dari negeri tetangga.
"Food estate itu bahasa sederhananya Lumbung Pangan. Konyol aja: bikin lumbungnya konon habis triliunan, tapi berasnya tetap beli dari pekarangan tetangga. Triliunan juga.
Piece of crap!," ungkap Islah.
Sebagai informasi jika proyek lumbung pangan atau food estate merupakan hasil kolaborasi dari kementerian dalam upaya mengantisipasi terjadinya krisis pangan di Indonesia.
Jokowi menegaskan jika proyek food estate dibutuhkan untuk menampung cadangan pangan nasional.
Dalam keterangannya, Jokowi mengatakan jika pengembangan food estate di sejumlah daerah di Tanah Air bukan hal yang mudah.
Angka keberhasilan panen pada tanaman akan meningkat dan mulai normal pada tanaman keenam atau ketujuh.
“Tanaman pertama biasanya gagal, nanem kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Biasanya ketujuh, keenam baru biasanya pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” kata Jokowi.
Jokowi menuturkan pemerintah melalui Perum Bulog telah menandatangani kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari India.
Hal tersebut Jokowi sampaikan saat pidato dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di St Regis Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
"Untuk 2024, Alhamdulillah kemarin Pak Kepala Bulog dari India sudah sampaikan ke saya, 'Pak, sudah tanda tangan 1 juta ton'," ungkap Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras dari Thailand sebanyak 2 juta ton. Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang akhir pekan lalu.
Baca juga: Catatan Politik Didik J Rachbini
"Saya sampaikan keinginan untuk impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton. Beliau siangnya kemudian dan timnya di Thailand sampaikan ke saya, sorenya 'Presiden Jokowi 2 juta ton Thailand siap kirim ke Indonesia'," lanjut dia.
Jokowi menjelaskan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan di Tanah Air.
"Untuk amankan cadangan strategis ketahanan pangan kita harus lakukan. Artinya kita sudah dapat tanda tangan, satu India, dua Thailand. Paling ndak, rasa aman kita dapat urusan pangan," kata Jokowi lebih lanjut.
Soal Impor Beras, Jokowi Dinilai Inkonsisten
Seperti diketahui, saat masih calon presiden di 2014, Jokowi dengan tegas berjanji akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla.
Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.
"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com pada 2 Juli 2014.
Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Bukan sebaliknya, melakukan impor beras yang akan membuat petani lokal tak bersemangat.
"Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan," ucap dia.
Jokowi Heran RI Impor Beras
Jokowi juga mengaku merasa heran dengan kenyataan yang terjadi. Jokowi saat itu mempertanyakan alasan Indonesia harus melakukan impor.
Baca juga: Jelang Pilkada Kota Bekasi, Masyarakat Diminta Tak Pilih Politisi Kutu Loncat
Ia yang saat itu berstatus Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini menduga adanya mafia daging, mafia beras, hingga mafia minyak yang membuat pemerintah harus melakukan impor.
"Saya enggak ngerti sebabnya. Ada yang tahu sebabnya apa?" tanya Jokowi.
"Bocor, bocor," jawab warga Cianjur kompak kala itu. Bocor sendiri merujuk pada istilah yang kerap dilontarkan Prabowo Subianto yang saat itu menjadi kandidat pesaing Jokowi dan saat ini menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).
Menurut Jokowi, jika pemerintah memiliki niat, maka langkah untuk menghentikan impor bisa terlaksana. Ia pun kembali menegaskan, jika terpilih untuk memimpin bangsa Indonesia bersama Jusuf Kalla, ia akan menghentikan kebijakan impor.
Realisasi di periode pertama
Pada tahun 2018 silam, pemerintahan Presiden Jokowi juga memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton. Impor dilakukan dalam beberapa tahap.
Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari dan Mei 2018. Impor dilakukan karena harga beras dikhawatirkan melonjak.
Saat itu Menteri Perdagangan dijabat oleh Enggartiato Lukita, Menko Ekonomi Darmin Nasution, sementara Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman. Impor beras bahkan sempat jadi polemik nasional. Ini karena impor beras dilakukan saat Kementan mengeklaim data produksi beras nasional dianggap masih surplus.**
Artikel ini telah tayang sebelumnya di harianindonesianews.com dengan judul "Tak Semanis Janji Jokowi Saat Kampanye, Rencana Impor Beras Dinilai Sebagai Langkah Konyol". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi