JAKARTA, HINews - Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) menilai bahwa pihak Istana Negara dalam hal ini Joko Widodo saat ini tengah mengalami kepanikan menyusul tingkat elektabilitas capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gubran Rakabuming Raka yang dinilai cenderung stagnan.
Berbagai upaya guna mendongkrak elektoral pun dilakukan. Di antaranya, kubu paslon 02 saat ini terus menarasikan bahwa Pilpres 2024 ini agar satu putaran. Dengan dalih penghematan biaya dan menjaga stabilitas politik, namun penggiringan opini tersebut dinilai tidak efektif. Bahkan publik menggapnya itu bagian dari melanggengkan politik dinasti dan memperkuat posisi oligarki .
Baca juga: Kondisi Eropa Yang Berubah Sekularistik
Usman mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah daerah, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat ini lebih memiih untuk fokus menaikkan elektoral partainya ketimbang terjebak dalam koalisi dalam mendukung pasangan capres dan cawapres 02. Fenomena itu dapat dilihat dari sejumlah alat peraga kampanye para caleg yang hanya menonjolkan gambar partai dan ketua umum partai tanpa ada foto Prabowo-Gibran.
“Kami menduga mesin partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju hanya partai Gerindra dan Partai Solideritas Indonesia (PSI) yang dinilai meksimal dan massif menyuarakan pasangan Prabowo-Gibran. Karena kedua pertai tersebut memliki kepentingan yang sama, yakni bagaimana untuk melanjutkan kekuasaan,” ujar direktur eksekutif LK2D Usman Priyanto kepada Harnasnews, Ahad (21/1/2024).
Melihat kondisi tersebut, kata Usman sangat wajar jika pihak Istana dalam hal ini Jokowi dan kroni-kroninya terus menggelorakan agar Pilpres ini berjalan satu putaran. Jika Pilpres dilaksanakan dua putaran, dinilai akan menyulitkan pasangan Prabowo-Gibran.
“Sebab siapapun yang lolos di putaran kedua, baik itu paslon 01 maupun 03 diprediksi akan bergabung untuk melawan 02. Karena keduanya memiliki posisi yang sama sebagai pihak yang selama ini menjadi korban ketidaknetralan Jokowi selaku kepala negara. Maklum saja karena Gibran Rakabuming Raka merupakan putra mahkota dari Presiden Joowi,” ujar Usman.
Seperti diketahui bersama bahwa pemilihan presiden 2024 diprediksi akan berlangsung dua putaran karena diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon). Berdasarkan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, ketentuan terpilihnya seseorang menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah memperoleh suara lebih dari 50 persen dengan sebaran sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Pertarungan meraih kursi nomor satu di Indonesia untuk periode 2024-2029 kian memanas pasca debat ketiga yang berlangsung pada Minggu (7/1) lalu. Berdasarkan hasil perhitungan lembaga survei, elektabilitas ketiga paslon belum ada yang mencapai 50 persen atau mendominasi dserta unggul dari angka tersebut.
Dari analisis lembaga-lembaga survei tersebut, prediksi pun bermunculan bahwa akan ada putaran kedua dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Pemenang pertama dan kedua nantinya akan kembali berkontestasi mendapatkan suara terbanyak. Sedangkan pasangan yang mendapat suara paling sedikit tersingkir alias tidak bisa ikut dalam putaran kedua.
Baca juga: Catatan Politik Didik J Rachbini
Oleh karena itu, lanjut Usman, narasi yang tengah dibangun oleh kubu 02 bahwa Pilpres satu putaran itu merupakan bentuk kepanikan pihak Istana di tengah naiknya elektabilitas paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar-Pranowo-Mahfud MD, sementara eletabilitas paslon 02 stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan.
“Jika Pilpres dua putaran dan berhasil memenangkan paslon 01 atau 03, tentu sangat berdampak buruk terhadap eksistensi politik terhadap keluarga Jokowi. Nah persoalan itu yang membuat pihak Istana panik. Maka segala cara dilakukan, termasuk mengerahkan berbagai instrument nagara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran, meski sejumlah kalangan terus mengkritiknya, namun hal itu tidak menyurutkan ambisi untuk kembali meraih kekuasaan,” pungkasnya. **
Baca juga: Jelang Pilkada Kota Bekasi, Masyarakat Diminta Tak Pilih Politisi Kutu Loncat
Artikel ini telah tayang sebelumnya di harianindonesianews.com dengan judul "Kenapa Pilpres Harus Satu Putaran?". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi