SURABAYA | okejatim.com - Banyak pihak mengaku tidak percaya dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat maupun daerah.
Terutama dikaitkan dengan SiRekap dan real count yang di siarkan KPU di website resmi lembaga independen ini.
Baca juga: Berikan Rasa Aman, Babinsa Dan Bhabinkamtibnas Kamal Laksanakan Pengamanan Ibadah Di Gereja
Meski mereka berdalih hitungan resmi masih dilakukan secara berjenjang, namun banyak yang menganggap KPU telah menyebarkan berita bohong dan bisa dipidanakan karena melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Bukannya tanpa dasar, tapi banyak pihak sudah mengeluh merasa dirugikan oleh siaran website https://pemilu2024.kpu.go.id/.
Samuel Teguh Santoso, Caleg Partai Perindo Surabaya tegas menyatakan Website Hitung Suara KPU Hoax dan Menyesatkan.
"Website hitung suara KPU sering melakukan pemberitaan yang tidak valid. Suara Perindo naik, turun dan naik lagi, turun lagi lebih berkali-kali," seru Samuel disampaikan kepada media, Selasa (27/2/2024)
"Ini menandakan KPU tidak bisa di percaya dan berita yang disampaikan bisa dianggap Hoax dan menyesatkan," tegasnya.
Dalam hal ini, Samuel yang juga berprofesi sebagai pengacara ini mengaku sudah punya data yang valid.
Dirinya juga mengajak pihak-pihak yang merasa dirugikan bersama-sama menyuarakan, karena hal ini sudah mengarah ke penyebaran berita Hoax dan berpotensi pidana karena melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca juga: Budiman Divonis Bayar Utang Rp 449 Juta, PN Malang: Jika Wanprestasi, Dieksekusi
Samuel juga meminta agar dilakukan Audit forensik untuk website dan SiRekap KPU. "Menang atau kalah, kami sangat legowo. Namun harus dengan perlombaan yang baik dan jujur," sebut Samuel.
"Ini sebagai kontrol masyarakat dan merupakan masalah serius," tegasnya.
KPU, masih Samuel seakan mempermainkan para Caleg dan Partai yang sudah mengupayakan Pemilu berintegritas sudah mengeluarkan tenaga, pikiran terlebih biaya yang teramat besar.
"Seharusnya KPU juga bertanggung jawab terkait psikis para Calon," ungkap Samuel yang mengaku mewakili para Caleg Perindo.
Informasi yang selalu berubah-ubah dan tidak bisa dipertangung jawabkan, menunjukkan ada yang sengaja disembunyikan.
"Jangan salahkan jika masyarakat tidak percaya dan siapapun yang duduk di parlemen bisa dianggap bohong karena hasil suara rekayasa," duga Samuel.
"Jadi harus ada Audit forensik untuk website dan SiRekap KPU. Dan saya sangat berharap DPR segera mengajukan hak Angket untuk membongkar semuanya," tegas Samuel menutup pernyataannya. ***
Artikel ini telah tayang sebelumnya di okejatim.com dengan judul "Kepercayaan Publik Terhadap KPU Semakin Merosot". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi