JAKARTA, HINews - Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GMPPUP) mengeluhkan beroperasinya truk tambang di Parung Panjang yang melintas hingga 24 jam setiap hari hingga menimbulkan permasalahan.
Belum lagi, ditambah banyaknya permasalahan antara lain seperti supir-supir truk tronton yang masih dibawah umur hingga dugaan terjadinya pungli di jalur perbatasan.
Baca juga: Kondisi Eropa Yang Berubah Sekularistik
“Kami mohon kepada Komisi III untuk dapat menindaklanjuti sekian akar masalah di Parung Panjang. Mohon kiranya Komisi III untuk dapat tergerak mendengarkan dan juga menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Parung Panjang untuk dapat menindaklanjuti dengan stakeholder terkait agar jalan provinsi itu tidak boleh dilintasi tronton dan agar jalur tambang tidak melintasi pemukiman penduduk,” ungkap Ketua GMPPUP
Saeful Anwar, Kamis (7/3/2024)
Merespon warga Parung Panjang, anggota Komisi III DPR RI Supriansa menyayangkan terjadinya penyalahgunaan jalan tambang yang semestinya tidak menggunakan jalan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Minerba Pasal 91 Ayat 1 maupun Ayat 2.
“Jadi kalau terkait dengan persoalan tambang penggunaan jalan mestinya jalan tambang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Minerba. Dan pada Pasal 91 baik ayat 1 nya maupun Ayat 2-nya kan jelas disebutkan bahwa kalau pelaku tambang mestinya membuat jalan tambang sendiri tidak menggunakan jalan yang dimiliki oleh negara,” ujar Supriansa usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum.
"Pelaku tambang mestinya membuat jalan tambang sendiri tidak menggunakan jalan yang dimiliki oleh negara,” kata politisi Golkar itu.
Baca juga: Catatan Politik Didik J Rachbini
Oleh karenanya kata Supri, wajar bilamana masyarakat yang diwakili Gerakan Masyarakat Parung Panjang itu datang ke rumah rakyat dalam hal ini khususnya Komisi III DPR RI untuk meminta perlindungan.
“Apalagi mereka ini sudah merasakan banyaknya kekhawatiran-kekhawatiran, kecelakaan-kecelakaan, kemudian rusaknya jalan, kemudian banyak sekali dampak yang ditimbulkan dengan adanya mobil-mobil besar, mobil-mobil tronton kemudian tidak mengenal jam operasinya,” ungkapnya.
Melalui audiensi tersebut, tuturnya, dapat semakin memberikan gambaran kepada Komisi III DPR RI bahwa kondisi masyarakat di Parung Panjang sangat terganggu dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi tambang disana. Menindaklanjuti hal itu, Supriansa berpandangan bahwa Komisi III DPR RI kedepan perlu memanggil pihak-pihak terkait untuk menyamakan pandangan antara aduan masyarakat dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Baca juga: Jelang Pilkada Kota Bekasi, Masyarakat Diminta Tak Pilih Politisi Kutu Loncat
“Misalnya, apa izin tambangnya sudah ada. Kedua, apakah benar jalan tambang disana tidak ada yang dimiliki oleh penambang itu, kalau tidak ada berarti melakukan pelanggaran tadi Pasal 91. Kemudian, selanjutnya apa benar tronton atau mobil-mobil besar itu bahkan tidak peduli lagi jam operasinya. Nah itu memberikan gambaran bahwa betapa terganggunya masyarakat yang ada,” pungkasnya.**
Artikel ini telah tayang sebelumnya di harianindonesianews.com dengan judul "Jalan Rusak Parah Akibat Dilalui Truk Tambang, Warga Parung Panjang Mengadu ke DPR RI". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi