JAKARTA, HINews - Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan dokumen hasil observasi dan rekomendasi (concluding observation) perihal situasi HAM di Indonesia melalui komponen yang tertuang dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada 28 Maret 2024.
Salah satu catatannya, komite menggarisbawahi rantai impunitas akibat pola kekerasan oleh aparat keamanan seperti maraknya eksekusi pembunuhan di luar jalur hukum (extrajudicial killing), penghilangan paksa, serta kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang tak kunjung tuntas penyelesaiannya melalui jalur pengadilan.
Baca juga: Kondisi Eropa Yang Berubah Sekularistik
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menilai bahwa laporan tersebut mencerminkan ketidakseriusan pemerintah Indonesia dalam menghentikan rantai impunitas di Indonesia.
Sementara, dalam setiap forum internasional, pemerintah Indonesia kerap melakukan pembelaan yang tidak berdasarkan pada fakta dengan mengklaim praktik demokrasi yang terus maju dan membaik.
Tak luput juga pemerintah Indonesia mengagung-agungkan konsep penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM masyarakat sipil yang tertuang dalam Hukum HAM Internasional.
"Padahal, hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan fakta lapangan dimana kekerasan kerap menjadi senjata bagi aparat keamanan dan penegak hukum terhadap masyarakat sipil dimana hal ini terkesan dinormalisasi," kata Dimas Bagus Arya seperti dalam keterangan persnya yang diterima redaksi, Selasa (2/4/2024).
Dimas mengungkapkan, berdasarkan data pemantauan KontraS menunjukkan, sebanyak 7 kasus kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil di Papua ditemukan selama awal 2024. Bentuk kekerasan berupa penganiayaan, penembakan, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan membuktikan kentalnya kultur kekerasan pada institusi TNI dan Polri.
"Kultur ini juga dapat digambarkan melalui 49 kasus kekerasan pada 2023 dimana 41 masyarakat sipil dinyatakan meninggal dan 67 masyarakat sipil terluka," katanya.
Menurut dia, belum lama Polri juga menuturkan wacana untuk menempatkan 10.000 personel di Papua dimana kondisi penempatan berlebih memperburuk iklim ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat di Papua.
Baca juga: Catatan Politik Didik J Rachbini
"Namun, melirik kembali pada pernyataan pemerintah Indonesia pada sidang ICCPR, pemerintah tidak mengakui adanya pola militerisasi di Papua," ujar Dimas.
Dimas juga menyebut bahwa penuntasan kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pun disepelekan. Sebab, Presiden Joko Widodo menghentikan langkahnya dalam mendorong penyelesaian pelanggaran dalam wujud narasi ‘penyesalan’ seperti yang disampaikannya di Istana Merdeka pada 11 Januari 2023 dimana ia mengakui 12 kasus pelanggaran HAM Berat.
Akan tetapi, dengan dibentuknya Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) menggores harapan keluarga korban untuk memperoleh keadilan yang sepantasnya. Pemerintah Indonesia seolah melupakan landasan hukum berupa UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sebagai mandat atau kewajiban untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat sebagai salah satu hal yang dapat memulihkan korban dan keluarga korban serta memperoleh keadilannya.
Lebih lanjut, kata Dimas, kekalnya impunitas dan lemahnya akuntabilitas pemerintah Indonesia terhadap korban dan keluarga korban dapat ditinjau melalui empat kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang telah diadili, namun pelaku dinyatakan bebas.
Baca juga: Jelang Pilkada Kota Bekasi, Masyarakat Diminta Tak Pilih Politisi Kutu Loncat
"Empat kasus tersebut yakni Tanjung Priok, Timor Timur, Abepura, dan Paniai. Kosongnya landasan hukum internasional yakni Kovenan Internasional Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED) pun memudahkan akses para pelaku melanglang buana dan menuntut dirinya agar bisa ditempatkan sebagai pejabat publik," jelasnya.
Oleh karena itu, meninjau elaborasi di atas, KontraS mendesak Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mendorong dan berkoordinasi terkait hasil observasi dan rekomendasi Komite HAM PBB kepada seluruh kementerian dan lembaga yang bersangkutan DPR RI untuk mendorong ratifikasi kovenan internasional yang bersangkutan dengan hasil observasi Komite HAM PBB.
"Seperti Kovenan Internasional Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED), Protokol Opsional untuk ICCPR (OP-ICCPR), dan Protokol Opsional untuk Konvensi Anti-Penyiksaan (OP-CAT) Komnas HAM untuk segera menuntaskan investigasi kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu termasuk pembunuhan berencana Munir Said Thalib yang sudah lama tertunda tanpa alasan untuk penguluran waktu," pintanya.**
Artikel ini telah tayang sebelumnya di harianindonesianews.com dengan judul "Komite HAM PBB Soroti Pelanggaran HAM Berat di Indonesia". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi