JAKARTA, HINews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai peserta Pilpres 2024 yang telah dinyatakan lolos proses verifikasi. Namun, pasca penetapan capres/cawapres sekaligus penetapan nomor urut itu, politik saling sandera antarpartai politik mulai mengemuka.
“Jelang Pemilu 2024 ini ada kecenderungan politik sandera antarparpol terkait dengan persoalan hukum sudah mulai dipertontonkan di ruang publik. Terlebih lagi, anggota legislatif yang saat ini menjabat, 90 persennya dipastikan bakal diisi oleh orang-orang lama yang selama ini dinilai minim prestasi,” ujar Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), Wibisono, seperti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/11/2023).
Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, sehingga dapat diketahui apakah kasus sandera politik itu sengaja dilakukan untuk melindungi kepentingan politik tertentu atau tidak.
Baca Juga: Kondisi Eropa Yang Berubah Sekularistik
“Sebab, jika itu terjadi maka akan memunculkan adanya transaksi politik dalam setiap pengambilalihan kekuasaan,” ujar Wibi.
Wibi memprediksi bahwa situasi politik jelang pelaksanaan Pemilu 2024 ini bakal memanas. Salah satu indikasinya fenomena politik saling serang di antara partai politik dalam kasus korupsi.
“Alhasil kegelisahan terhadap kasus korupsi bukan hanya berkutat pada aspek dampak kejahatannya yang bisa menyengsarakan rakyat, melainkan pada rusaknya citra partai,” ungkap Wibi.
“Apalagi drama Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres akan terus diperdebatkan oleh pakar hukum dan tatanegara," imbuh Wibi.
Lanjut Wibi, kasus yang saat ini tengah menghangat yaitu terkait dengan masalah hukum yang menjerat ketua KPK Firli Bahuri yang diduga terseret dalam kasus pemerasan terhadap mantan Mentan SYL.
“Ini kasus sampai kapan ini berakhir?, Saya berharap politik sandera ini segera berakhir, dan tidak berkepanjangan, masalah hukum dapat ditegakkan tanpa ada unsur politik, jujur kalau mau semua diselidiki tidak ada satu lembaga negara pun yang bersih dari korupsi. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan yang komprehensif," ujarnya.
Baca Juga: Catatan Politik Didik J Rachbini
Sementara itu, Ketua Umum LPKAN Indonesia, M. Ali Zaeni menambahkan, jika parpol terjebak pada politik saling sandera maka penyelesaiannya menjadi transaksional. Dia berpendapat Setgab Koalisi bisa menjadi alat negosiasi.
"Jika politik saling sandera terus ada dan bahkan terus menguat maka akan terjebak pada transaksi para elite. Akan terjadi penurunan (kualitas) elite yang bisa diukur pada Pemilu 2024 mendatang," ungkap Ali kepada wartawan.
Ali juga menengarai, politik saling sandera ini akan terus menguat hingga mendekati Pemilu nanti. Saat hal itu terjadi, antar parpol akan saling sikat dan masing-masing parpol akan sibuk sendiri.
Jika ini terus terjadi, ia mengkhawatirkan parpol tidak lagi lagi bicara program tapi bicara kasus yang membelit sehingga kualitas demokrasi jadi buruk.
Baca Juga: Jelang Pilkada Kota Bekasi, Masyarakat Diminta Tak Pilih Politisi Kutu Loncat
"Ini akan semakin mengeras menjelang Pemilu 2024. Semua partai kelihatan busuk. Kalau memang ada masalah di partai, sebaiknya dibongkar saja semua sehingga tidak saling sandera. Ini agar semua clear dan tak ada yang transaksional. Gejala politik saling sandera ini muncul karena borok partai mulai terbongkar," ucapnya.
Sebelumnya, tiga pasangan bakal capres dan cawapres telah mendaftar ke KPU untuk bertarung dalam Pilpres 2024 adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.**
Artikel ini telah tayang sebelumnya di harianindonesianews.com dengan judul "Politik Saling Sandera Diperkirakan Terus Mengemuka Hingga Mendekati Pemilu". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi
