Swaranews.com - Kegiatan bertajuk "Great Leader" beberapa waktu lalu di salah satu gedung di Jalan Ahmad Yani, Surabaya menjadi sorotan publik dan kalangan legislatif. Sebab, kalangan Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya banyak menerima masukan dari masyarakat yang menilai kegiatan tersebut menjadi ajang kampanye terselubung.
Oleh karena itu, Komisi A DPRD kemudian memanggil Bapemkesra Kota Surabaya untuk nelakukan rapat dengar pendapat.
Camelia Habibah, Wakul Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya mengatakan bahwa ini bentuk "kecolongannya" pemerintah kota, dengan hadirnya beberapa caleg yang namanya ada di daftar caleg tetap di KPU Provinsi Jatim dan KPU Kota Surabaya.
Baca Juga: KPU Provinsi Jawa Timur Pastikan Tidak Ada Calon Independen
"Sehingga kami mengingatkan kepada pemerintahan untuk lebih hati-hati dalam bahasa politik saat ini. Jika memang ada afiliasi atau sudah terlibat bahwa dia itu Caleg, tolong dihindari kegiatan-kegiatan publik yang itu sumber kegiatannya bersumber dari APBD Kota Surabaya," ujar Camelia Habibah, Selasa (14/11/2023) di ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya.
Habibah menyampaikan, sehingga penafsiran masyarakat atau su'udzon dan prasangka buruk masyarakat itu terhindari bahwa sesuai dengan instruksi Walikota bahwa pemerintah kota mulai aparat Kota Surabaya Sampai tingkat RT harus menjaga netralitasnya.
"Nah, ini Pemerintah Kota Surabaya bikin kegiatan tidak menunjukkan yang disampaikan Pak Walikota. Justru yang memberikan sambutan di acara itu adalah dua caleg dari partai politik. Semua sudah tahulah partainya partai apa. Terus kostum-kostum itu toling dihindari. Simbol-simbol dan bendera-bendera partai politik itu tolong dihindari," paoar Habibah.
Legislator perempuan asal Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya ini menyarankan, apabila memang dibutuhkan simbol atau kostum, carilah warna yang netral. Dirinya kembali menegaskan bahwa pemerintah kota telah kecolongan dengan kejadian kemarin.
"Di sisi lain, ada kegiatan kemasyarakatan dimana saya sebagai ketua fatayat NU Kota Surabaya diundang oleh Lurah. Nah, ternyata Lurah tersebut dilaporkan oleh masyarakat bahwa tidak netral," jelasnya.
Habibah menyebutkan bahwa Lurah tersebut dipanggil dan diperiksa oleh inspektorat. Dia menilai, ini ada perilaku yang tidak sama dari jajaran Pemkot Surabaya.
"Sekali lagi kami meminta kepada pemerintah kota agar menjaga netralitas dan oerlakuan yang sama tidak condong sebelah," tutup Camelia Habibah
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Kota Surabaya, Arief Boediarto mengatakan bahwa sebetulnya, kegiatan tersebut biasa-biasa saja. Acara Great Leader 2045, itu karena terilhami oleh generasi emas tahun 2045. Memang dilaksanakan pada saat setelah melaksanakan Sumpah Pemuda. Berlanjut pada peringatan hari pahlawan.
Baca Juga: Josiah Michael: Selama ini Komunikasi PSI dengan Walikota Terbina denfan Baik
"Kita tidak tahu ada yang dipandang dari sudut yang lain. Kenyataannya yang menjadi cita-cita kami adalah membangun generasi muda untuk bisa berkompetisi, menjadi pemimpin yang cemerlang di 2045.
Mengenai kehadiran Fuad Bernardi yang merupakan salah satu Caleg, Arief mengatakan bahwa kehadirannya adalah sebagai Ketua Karang Taruna Kota Surabaya.
Demikian juga dengan kehadiran Seno salah satu pemuda yang dikenal saat dirinya memimpin relawan muda saat pandemi Covid-19 lalu. Bahwa Aryo Seno Bagaskoro selaku Koordinator Relawan Surabaya Memanggil saat itu menjadi salah satu tokoh muda yang diundang.
"Mas Seno ini kita undang karena kemampuannya membangun semangat gotong royong dan salin membantu," terang Arief Budiarto.
Dirinya menegaskan bahwa sambutan waktu itu seharusnya hanya dari Walikota Surabaya. Namun ditengah acara banyak massa dari undangan yang meminta agar perwakilan tokoh muda tersebut untuk memberikan sambutan. Maka diberilah kesempatan pada mereka berdua.
Baca Juga: Gus Iqdam Doakan Surabaya Makin Rukun dan Berkah
"Ada perwakilan dari Karang Taruna, Cipayung, Ketua Perhimpunan Hindu dan ada lagi. Disitu tidak ada berbau politik sedikitpun," tegasnya.
Terkait temuan adanya dugaan keberpihakan pejabat setempat yang notabene ASN, Arief Budiarto menjelaskan bahwa pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan apakah telah terjadi pelanggaran atau tudak.
"Kita akan panggil mereka, kita akan periksa. Kalau memang itu terjadi, maka nanti akan kita evaluasi dan lakukan tindakan," tutup Arief Budiarto.
Artikel ini telah tayang sebelumnya di swaranews.com dengan judul "Komisi A Harapkan Pemkot Surabaya Menjaga Netralitas di Pemilu 2024". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi
