JAKARTA, HINews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didesak mengungkap kasus dugaan aliran dana tambang ilegal untuk kegiatan kampanye salah satu pasangan capres-cawapres yang akan bertarung pada Pilpres 2024.
Co-kapten Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said meminta PPATK untuk menjalankan fungsinya.
Baca Juga: Kondisi Eropa Yang Berubah Sekularistik
Untuk itu dirinya meminta agar PPATK mengumumkan terkait adanya dugaan aliran dana-dana yang dirasa ilegal atau tidak normal kemudian melaporkan ke aparat penegak hukum.
"Saya kira kewengan mereka (PPATK) untuk mengungkapnya kemudian tanggung jawab untuk penegak hukum untuk mengusutnya," kata Sudirman di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023)
Sudirman mengatakan, Timnas Amin menaruh harapan besar pada institusi penegak hukum untuk memproses dugaan aliran dana itu. Baca berita tanpa iklan.
"Kita menaruh harapan kepada semua institusi penegak hukum, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bawaslu (Badan Pengawas Pemilu, TNI, polri itu berfungsi secara penuh secara maksimal sesuai dengan tupoksinya," tuturnya.
Baca Juga: Catatan Politik Didik J Rachbini
Sebelumnya, dilansir dari tribunnews, PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya yang mengalir buat kegiatan kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Kita kan pernah sampaikan indikasi dari illegal mining (tambang ilegal)," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di sela-sela Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis (14/12/2023) kemarin.
Ian mengatakan, PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye Pemilu 2024 bersumber dari tindak pidana lain. Namun, dia tidak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana dimaksud.
Baca Juga: Jelang Pilkada Kota Bekasi, Masyarakat Diminta Tak Pilih Politisi Kutu Loncat
Selain itu, lanjut Ivan, PPATK juga sudah melaporkan temuan dugaan transaksi mencurigakan yang berasal kejahatan lingkungan kepada aparat penegak hukum. **
Artikel ini telah tayang sebelumnya di harianindonesianews.com dengan judul "PPATK Didesak Usut Aliran Dana Tambang Ilegal Diduga untuk Kegiatan Kampanye". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi
