SURABAYA | ARTIK.ID - MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur (Jatim) menggelar konferensi pers terkait temuan perbedaan data antara C.HASIL-DPP dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang ditampilkan di situs infosemilu.ksu.co.id, Sabtu (17/2)
Ketua MPW Pemuda Pancasila Jatim, AD Dwi Putranto, mengungkapkan kekhawatiran publik atas informasi perolehan suara yang tidak akurat dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Baca juga: Banjir dan Lahar Dingin di Sumbar, Update Terbaru Korban Meninggal 43 Orang
"Informasi di website KPU tidak sesuai dengan C.HASIL-DPD yang telah diunggah. Kami khawatir data yang tidak benar ini akan digunakan untuk menjustifikasi perolehan suara," paparnya.
Dwi Putranto menegaskan bahwa KPU sebagai badan publik berkewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Penggunaan Sirekap seharusnya menjamin transparansi dan akuntabilitas data.
"Tugas KPU lah untuk melakukan pekerjaan dan menjalankan kewenangan dengan benar, bukan membebankan koreksi kesalahan kepada Masyarakat," tegasnya.
MPW Pemuda Pancasila Jatim menilai pernyataan Ketua KPU RI terkait Sirekap yang telah bekerja sesuai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Temuan perbedaan data telah diajukan sejak 18 Februari 2024, namun hingga saat ini belum ada perubahan signifikan.
"Anggaran besar untuk membangun Sirekap tidak sepadan dengan sajian data yang tidak akurat dan menyesatkan," ungkap Dwi Putranto.
Baca juga: Siswa MIN 4 Jembrana Mengukir Prestasi dengan Meraih Juara Favorit Pildacil Se Provinsi Bali
Hal serupa juga disampaikan Wakil Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim, Amrullah. Dirinya menduga adanya oknum yang menyebabkan perbedaan data tersebut, karena hanya terjadi pada beberapa calon dan tidak merata.
"Tindakan peretasan dan merubah data harus segera ditindaklanjuti. Kami meminta KPU, Bawaslu, dan Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas kasus ini," tegas Amrullah.
MPW Pemuda Pancasila Jatim mendesak KPU untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap, serta menghentikan proses rekapitulasi di tingkat PPK/kecamatan sebelum seluruh kesalahan pemasukan data diselesaikan.
Baca juga: Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jatim, Terobosan di Tengah Moratorium Menteri Keuangan
"Kami berharap kredibilitas dan kehormatan KPU dapat terjaga demi Marwah Demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," pungkas Dwi Putranto.
(diy)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di artik.id dengan judul "Temukan Ketidaksesuaian Data Sirekap, Pemuda Pancasila Jatim Desak Evaluasi dan Perbaikan". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi