NOKWARI | ARTIK.ID - Kepala Polisi Pamong Praja (Pol.PP) Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Hermanto Hubrouw mengatakan, personel Satuan Polisi Pamong Praja Fakfak harus meningkatkan kompetensi sehingga penegakan regulasi daerah lebih maksimal.
Hal itu disampaikan saat dikonfirmasih langsung Reporter Artik melalui Via Whatsapp, Jumat (19/4), pukul 12:07 WIT
Baca juga: Banjir dan Lahar Dingin di Sumbar, Update Terbaru Korban Meninggal 43 Orang
Hermanto Hubrouw mengatakan Satuan Polisi Pamong Praja harus menjadi Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Fakfak bahkan dimana saja berada.
Sebab menurutnya, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu potensi sumber daya aparatur pemerintahan daerah yang sangat penting, maka prmerintah wajib mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi dalam menempatkan personel pada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja.
"Satpol PP rentan dengan gesekan kepentingan dan konflik karena berhubungan langsung dengan masyarakat," ucap Hermanto.
Menurut dia, pemerintah daerah harus secara bertahap harus melengkapi sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja guna mengoptimalkan pelaksanaan patroli penegakan produk hukum daerah.
Tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu indikator penilaian terhadap kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan seluruh perangkat pemerintah daerah.
Ia berharap Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu mengimplementasikan prinsip pelaksanaan tugas secara humanis, berdedikasi, disiplin dan tegas karena bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat.
Baca juga: Siswa MIN 4 Jembrana Mengukir Prestasi dengan Meraih Juara Favorit Pildacil Se Provinsi Bali
Satuan Polisi Pamong Praja harus mengedepankan sisi preemtif dan preventif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyuluhan serta mengutamakan model penyelesaian masalah di hulu dari pada di hilir.
"Yang lebih penting itu menghindari benturan dengan masyarakat," ujarnya.
Kepala Satpol PP Fakfak mengapresiasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas yang turut berperan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif selama pelaksanaan Pemilu 2024 bersama aparat TNI/Polri.
Pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama demi kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca juga: Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jatim, Terobosan di Tengah Moratorium Menteri Keuangan
"Pemerintah mengharapkan proses demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan sangat baik," ucap Hermanto Hubrouw sembari tersenyum.
(ark)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di artik.id dengan judul "Hermanto Hubrouw Sebut Polisi Pamong Praja Rentan Gesekan Kepentingan dan Konflik". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi