BANGKALAN | ARTIK.ID - Setelah beredar adanya pamflet yang Akan memunculkan kembali para Eks HTI di Bangkalan, mereka berencana mengusung ideologi Khilafah dan rencananya akan hadir dalam wujud lain serta berkedok sebagai kelompok yang peduli rempang, para ulama dan pemuda Anshor Bangkalan menanggapi hal tersebut dan menolak dengan keras adanya rencana pengajian yang di buat oleh mantan Eks HTI ini.
Diperoleh informasi bahwa tokoh agama Kabupaten Bangkalan menolak kegiatan HTI di Ponpes KH. Thoha Kholili dengan dalih bahwa jangan sampai paham yang di usung HTI bisa masuk ke Bangkalan. Meskipun mereka akan mengganti nama dengan wujud berbeda tetap saja tercium aroma tak sedap oleh para Ulama dan Pemuda Anshor serta Banser .
Baca juga: Banjir dan Lahar Dingin di Sumbar, Update Terbaru Korban Meninggal 43 Orang
Adapun para tokoh yang mengangkat tangannya untuk menolak masuknya ideologi Khilafah ke Bangkalan adalah
a. Fathur Rosi (DPRD).
b. Abdul Azis (DPRD).
c. K.H. Muhammad Makki Nasir (Ketua PCNU Bangkalan)
d. Abd. Aziz (Ketua PAC ANSOR Kec. Socah).
e. Ketua PAC BANSER Kecamatan Socah.
f. M. Tohir (Kades Keleyan),
g. Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Kec. Socah Kab. Bangkalan.
H. MWC NU kecamatan socah Ust H Abdulloh karim
I. BPD Desa Keleyan H abdul karim dan Moh rifai.
Selain menolak dengan keras, mereka menyampaikan tuntutan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam beberapa poin, di antaranya adalah:
1. Para tokoh masyarakat Kecamatan Socah khususnya Ds. Keleyan telah sepakat menolak segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh organisasi terlarang atau organisasi yang dilarang oleh pemerintah seperti HTI.
2. Menolak adanya kegiatan kajian oleh Majelis Al Buhuts Al Islamiyah yang disinyalir akan dihadiri para simpatisan Eks HTI di rumah KH. Muhammad Toha Kholili Ds. Keleyam Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 nanti.
3. Meminta kepada pihak Kepolisian yaitu Polres Bangkalan agar tidak mengeluarkan surat izin kegiatan dan apabila tetap melaksanakan agar dilakukan tindakan atau dibubarkan dengan paksa.
Inilah tuntutan mereka agar kegiatan tersebut jangan sampai terjadi. Ini semua demi keutuhan NKRI. Jangan sampai para masyarakat Bangkalan di bius dengan hasutan yang mengakibatkan perpecahan khususnya di pulau Madura.
Sebagai ketua PCNU Bangkalan KH Muhammad Maki Nasir turut menberikan reaksinya bahwa regulasi yang di tuangkan dalam Undang Undang sudah jelas bunyinya.
"Jika sudah jelas perundang undangannya maka seharusnya di taati. Terlebih lagi kita wajib menjaga kondusifitas terhadap wilayah kita. Janganlah kita melampaui kewenangan , jika mengganggu regulasi akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Apalagi kami sering berkordinasi dengan TNI Polri meskipun bukan isidentil sebab demi terciptanya kondisi keamanan di wilayah kami." Ungkap KH Muhammad Makki Nasir.
Baca juga: Siswa MIN 4 Jembrana Mengukir Prestasi dengan Meraih Juara Favorit Pildacil Se Provinsi Bali
Sementara itu H Abdul Aziz Ketua PAC Ansor Banser Kecamatan Socah menyatakan dengan tegas bahwa dirinya beserta seluruh elemen masyarakat yang ada di Bangkalan akan tetap menolak rencana hadirnya para Eks HTI di Bangkalan.
"Terkait dengan munculnya faham Khilafah yang di bawa oleh HTI, saya sebagai warga Ahlusunah Wal Jamaah sangat menolak, apalagi faham itu ingin mengubah ediologi PANCASILA. Ansor dan Banser Kabupaten Bangkalan sangat menolak keras dengan munculnya faham tersebut dan ini sangat mereshkan masarakat." Terangnya.
"Untuk menjaga hal hal yang tidak di inginkan saya menghimbau agar pihak Kepolisian segera melakukan kordinasi kepada TNI agar kondisi di Bangkalan tetap kondusif." Imbuhnya.
Upaya yang di lakukan oleh Eks HTI memang masih terus di lakukan agar paham Khilafah yang di usungnya bisa masuk di setiap wilayah Indonesia.
Menurut seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Afrika, LL (inisial) mengatakan bahwa paham Khilafah adalah sebuah upaya dari sekelompok yang di biayai oleh sebuah negara besar di Eropa untuk merusak sistem kemakmuran seperti Indonesia ini.
Baca juga: Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jatim, Terobosan di Tengah Moratorium Menteri Keuangan
"Banyak daerah di Afrika Timur, Utara saat ini sedang berkecamuk dan terjadi perang. Itu semua gara gara adu domba dari gerakan ISIS. Seperti , Kenya, Kongo semua kacau akibat paham Khilafah yang di sebarkan oleh kelompok tersebut." Beberapa LL kepada rakyatjelata.com
Tentu saja ini harus menjadi perhatian khusus bagi TNI Polri agar Indonesia tetap terjaga kesatuan dan persatuan demi NKRI harga mati.
(red)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di artik.id dengan judul "Tokoh dan Ulama Bangkalan Tolak Ideologi Khilafah yang Dibawa New HTI". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi