SURABAYA | ARTIK.ID - Pembangunan drainase di Bulak Banteng Baru dan Tenggumung berbuntut panjang lantaran kurangnya koordinasi dan komunikasi antar warga dan pemangku kepentingan setempat.
Hal itu mendapat sorotan dari anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Asrhi Yuanita Haqie. Pasalnya. Pasalnya permasalahan di Bulak Banteng Baru dan Tenggumung tersebut sudah lama dan berkepanjangan.
Baca Juga: Banjir dan Lahar Dingin di Sumbar, Update Terbaru Korban Meninggal 43 Orang
"Jadi masalah di sana itu nggak kelar-kelar, yang harusnya pembangunan itu bisa sejahterakan, jadinya malah membebani masyarakat," kata Asrhi.
Menurutnya, saat ini perekonomian sedang lesu, ditambah dengan adanya pembangunan yang tidak beres dan cenderung melahirkan masalah samping seperti kemacetan dan polusi, maka hal itu akan menambah beban warga.
"Seharusnya ada komunikasi baik antara warga, tidak hanya pada tataran LKMK tapi juga sampai tingkat RT/RW dan tokoh masyarakat. Bahkan harusnya juga pada beberapa sampel yang diambil dalam masyarakat tertentu gitu kan," papar Asrhi.
Komunikasi seperti itu harusnya dilakukan jauh sebelum proyek pembangunan Drainase itu dilaksanakan, sehingga tidak terjadi masalah seperti saat ini.
"Sekarang itu masalahnya jadi banyak, karena nambah terus, bahkan sekarang tiang listrik pun jadi kendala," ungkap Asrhi.
Maka karena banyaknya persoalan tambahan seperti itu pembangunan jadi lamban, yang harusnya selesai akhir september ini malah tidak bisa selesai l.
"Mereka minta tambahan 60 hari untuk perpanjangan. Alasannya karena tiang listrik belum pindah," kata Asrhi.
Baca Juga: Siswa MIN 4 Jembrana Mengukir Prestasi dengan Meraih Juara Favorit Pildacil Se Provinsi Bali
Politikus muda itu mengatakan, dari awal harusnya sudah dikomunikasikan dari dinas terkait, semisal sebelum pemenang lelang diterbitkan, harusnya sudah ada komunikasi kepada PLN agar tiang-tiang itu bisa dipindah.
"Seperti yang saya minta, pekerjaan memang dilakukan pada malam hari, tapi malamnya bukan jam 9:00, karena itu masih ramai. Surabaya itu jam 00:00 baru sepi," katanya.
Maka perlu komunikasi dan koordinasi antar dinas, bisa bekerja sama dengan dishub untuk mimitigasi titik-titik mana yang crowded, biar ada rekayasa lalu lintas.
Kemudian untuk mengatasi polusi yang diakibatkan dari pembangunan tersebut, Asrhi meminta agar berkoordinasi juga dengan LH selaku lingkungan hidup, supaya bisa ada penyemprotan, atau setidaknya ada tangki air yang jalan dan siaga.
"Tahu sendiri kan, dampak polusinya di sana luar biasa, nah itu bisa disiram. Banyak sekali sebenarnya cara yang bisa dilakukan sehingga pekerjaan itu bisa terkelola dengan baik," katanya.
Baca Juga: Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jatim, Terobosan di Tengah Moratorium Menteri Keuangan
Asrhi menambahkan, yang paling penting itu tidak sekedar membangun dan selesai, harus ada rasa memiliki agar tanggung jawab terhadap pekerjaan itu juga ikut terbangun.
"Harus ada rasa memiliki, baik pekerjanya, pemborongnya, dinasnya, semuanya, jangan sampai nanti ada jeglongan diam saja, pura-pura nggak ngerti," pungkasnya.
(diy)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di artik.id dengan judul "Ashri Yuanita Haqie Buka Suara Soal Pembangunan Drainase di Bulak Banteng Baru". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi
