BANYUWANGI | ARTIK.ID - Kabupaten Banyuwangi kembali meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai tertinggi alias terbaik se-Indonesia.
Penikaian itu diukur dari berbagai indikator perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi secara rigid dan terukur.
Baca Juga: Banjir dan Lahar Dingin di Sumbar, Update Terbaru Korban Meninggal 43 Orang
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin dalam acara RBXperience dan penyerahan Hasiil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI, Kementerian PAN-RB, di Bali, Selasa (6/12/2023).
Dari total 514 kabupaten dan kota di Tanah Air, hanya 15 yang memiliki predikat SAKIP “A”, dan Banyuwangi meraih nilai tertinggi.
"Saya ucapkan selamat. Semoga ini menjadi motivasi untuk melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," kata Wapres usai penyerahan penghargaan.
Secara umum Wapres mengapresiasi peningkatan persentase instansi pemerintah dengan indeks reformasi birokrasi baik dan akuntabilitas kinerja berkategori "Baik" ke atas.
"Ini merupakan hasil positif reformasi birokrasi di Indonesia," ujarnya.
SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.
Baca Juga: Siswa MIN 4 Jembrana Mengukir Prestasi dengan Meraih Juara Favorit Pildacil Se Provinsi Bali
Bagi Banyuwangi, Ini merupakan tahun ketujuh mendapat nilai SAKIP A. Bahkan Banyuwangi merupakan kabupaten pertama peraih SAKIP A pada 2017.
Selain Banyuwangi meraih SAKIP A dengan nilai tertinggi, dalam kesempatan itu unit kerja Banyuwangi juga meraih prestasi. Puskesmas Sempu meraih unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi juga meraih unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyampaikan terimakasih dan rasa syukur dapat mempertahankan SAKIP A.
Baca Juga: Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jatim, Terobosan di Tengah Moratorium Menteri Keuangan
Menurut Ipuk, predikat itu bukan semata-mata soal penghargaan, namun tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
"Penghargaan ini menjadi evaluasi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja bisa kita ukur dengan baik. Ini buah kekompakan semua OPD di Banyuwangi. Fokus kinerja untuk menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja,” pungkas Ipuk.
(red)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di artik.id dengan judul "Banyuwangi Raih SAKIP, Penghargaan Diterima Ipuk Fiestiandani dari Wapres". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi
