SURABAYA | ARTIK.ID - Setelah beredar rumor bahwa Komisi A DPRD Kota Surabaya sedang membicarakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk anggota DPRD yang terpilih. Padahal masa jabatan para legislator yang ada saat ini belum habis.
Mendengar hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni sempat terkejut dan langsung merespon rumor tersebut. Dia menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar.
Baca Juga: Banjir dan Lahar Dingin di Sumbar, Update Terbaru Korban Meninggal 43 Orang
"Kami dari Partai Golkar sadar diri bahwa Partai Golkar berada pada urutan keempat, sehingga rumor Partai Golkar ingin membentuk AKD secara tidak proporsional itu tidak benar," ungkapnya di Jalan Yos Sudarso Surabaya, Jumat (19/4/2024).
Legislator yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pembicaraan terkait AKD. Hal itu otomatis mematahkan rumor bahwa Partai Golkar Kota Surabaya berencana membentuk AKD secara tidak proporsional.
"Secara prosedur, proses pembentukan AKD masih harus menunggu pelantikan anggota DPRD. Selain itu, kewenangan membentuk AKD perlu melibatkan seluruh partai khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh jumlah kursi anggota legislatif terbanyak dalam Pileg 2024.
Arif Fathoni menyatakan bahwa Partai Golkar tidak pernah merancang AKD secara tidak proporsional.
Baca Juga: Siswa MIN 4 Jembrana Mengukir Prestasi dengan Meraih Juara Favorit Pildacil Se Provinsi Bali
"Kami taat dengan aturan yang berlaku, dan itu nanti melibatkan pimpinan partai untuk siapa saja yang akan menempati posisi AKD," terangnya.
Untuk diketahui, AKD di DPRD Kota Surabaya terdiri dari Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Pembentukan AKD juga nantinya akan disusun setelah anggota legislatif terpilih membuat tata tertib DPRD Kota Surabaya.
Pria yang akrab disapa Toni ini mengungkapkan bahwa dirinya sangat tahu diri dan tak ingin mendahului. Menurutnya, saat ini masih terlalu dini untuk menentukan posisi AKD di DPRD Kota Surabaya.
Baca Juga: Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jatim, Terobosan di Tengah Moratorium Menteri Keuangan
"Masih belum lah, kami di partai Golkar tidak melakukan manuver itu," tukasnya.
Artikel ini telah tayang sebelumnya di artik.id dengan judul "Arif Fathoni Bantah Pembicaraan AKD". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi
