BANDA ACEH | rakyatjelata.com - Salah satu persoalan super serius di tahun politik adalah penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pemenangan politik individu. Hal ini tentu sangat merisaukan, dimana alokasi anggaran yang semestinya dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung justru rawan dimanfaatkan untuk sebagai modal untuk pemenangan politik 2024.
"Kita bisa lihat hingga saat ini pembahasan APBA 2024 terhenti dimana terlihat adanya tarik menarik yang begitu alot antara eksekutif dengan legislatif di Aceh. Tentunya ini sangat wajar terjadi mengingat pesta demokrasi sudah di depan mata, sementara hampir semua wakil rakyat di DPRA akan bertarung kembali di Pemilu 2024, sehingga tingkat kebutuhan terhadap alokasi anggaran pokir tentunya berpotensi akan semakin menjadi-jadi. Dalam kondisi seperti ini maka akan sangat riskan terjadinya pemanfaatan APBA untuk kepentingan politik pribadi," ungkap Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh, Mahmud Padang Selasa (31/10/2023).
Baca juga: Asrilia Kurniati Maju Pilwali Surabaya Lewat Jalur Independen, Begini Program Ekonominya
Disisi lain ada program kerakyatan seperti halnya JKA yang mesti terus berlanjut. "Untuk Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bisa terus berlanjut maka diperlukan anggaran sekitar Rp 1,2 Triliun per tahun, belum lagi program kerakyatan lainnya mulai dari stunting, penguatan ekonomi dan sebagainya. Sementara Provinsi Aceh saat ini anggaran otsus nya tidak seperti sebelumnya, sekarang hanya setengah dari sebelumnya 2% dari APBN hanya tinggal 1% lagi dari APBN," jelas Mahmud.
Dia mengatakan, dengan kondisi anggaran APBA yang semakin berkurang, langkah-langkah konkret penyelamatan uang rakyat perlu dilakukan oleh Pj Gubernur. "Untuk menghindari pemanfaatan APBA untuk kepentingan politik 2024, maka kami meminta Pj Gubernur agar mengambil langkah berani yakni dengan mengesahkan APBA melalui peraturan Gubernur, karena Pengesahan APBA tak mesti harus melalui qanun namun pergub juga dapat dijadikan solusi jika kondisinya seperti saat ini," ujarnya.
Mahmud menambahkan, selain besarnya potensi indikasi pemanfaatan anggaran pokir untuk pemenangan pemilu 2024, juga indikasi adanya pengkondisian modal politik dari alokasi anggaran pokok pikiran juga tak dapat dihindari. "Jika kita mau jujur, walaupun selama ini katanya yang mengekspresikan program itu adalah eksekutif, namun sudah jadi rahasia umum ada pengarahan rekanan dari kegiatan yang bersumber dari pokir untuk rekanan yang telah diarahkan Dewan,"bebernya.
Baca juga: Spucak Batu Sejuta Pohon Untuk Catcment Area Kota Batu
Dalam moment menjelang pemilu 2024 ini, potensi terjadinya indikasi korupsi bahkan penggunaan pokir untuk kebutuhan timses pemenangan pemilu 2024 sangat berpeluang terjadi. "Jangan sampai anggaran rakyat yang begitu besar diserap untuk pokir itu justru dijadikan sarana untuk pengumpulan modal pemilu, bisa sajakan apakah itu dengan memberikan kegiatan tertentu kepada timses sebagai penerima manfaat, atau bahkan indikasi transaksional komitmen fee dari list-list pokir juga berpotensi rawan terjadi," sebutnya.
Untuk itu, kata Mahmud, demi penyelamatan uang rakyat agar tetap digunakan untuk program-program yang sudah termaktub didalam perencanaan pembangunan yang terukur maka lebih idealnya untuk APBA T.A. 2024 disahkan melalui Pergub.
"Selain menghindari potensi penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik, juga untuk menyelamatkan wakil rakyat kita dari ambisi yang berpotensi rawannya terjadi tindak pidana korupsi," tambahnya.
Baca juga: FPN Bersama Wali Kota Batu, Audensi Bahas Program SPUNCAK BATU
Masyarakat berharap Pj Gubernur harus mengambil langkah konkret dan tidak bermain mata dengan DPRA pada Pengesahan APBA 2024 ini. "Masyarakat, pemuda dan mahasiswa Aceh akan terus mengawasi, kita harapkan Pj Gubernur tak terbuai dengan skenario legislatif hingga harus terjebak kongkalikong dalam pengesahan APBA 2024 nanti, Pj Gubernur harus tegas jika DPRA terus ngotot dengan alokasi anggaran Pokir semata maka pengesahan melalui Pergub adalah solusi kongkret untuk menyelamatkan kepentingan dan uang rakyat Aceh," tegasnya. (Red)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di rakyatjelata.com dengan judul "Demi Selamatkan Uang Rakyat dari Kepentingan Politik, Mahasiswa Minta APBA 2024 Disahkan Melalui Pergub". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi