Parlementaria Surabaya - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengusulkan agar Pemprov bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengelolah bus Trans Jatim. Mengingat kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi kedepan berkurang cukup drastis.
Bahkan Komisi C DPRD Jawa Timur, berharap Pemerintah Provinsi tidak bergantung pada APBD untuk mengembangkan program Bus Trans Jatim.
Baca juga: Massa Aksi Sesalkan Pemkot Surabaya Tutup Mata Aspirasi Warga Citraland Tolak Pembangunan Logos
“Kalau bisa kedepan harus diswastakan, kecuali APBD kita mencukupi karena koridornya semakin luas sampai ke seluruh Jatim. Bisa kita bayangkan, kalau semua ibaratnya nyusu ke APBD berapa yang tergerus hanya untuk Trans Jatim,” kata ketua Komisi C DPRD Jatim, Abdul Halim dikonfirmasi, Kamis (9/11/2023).
Politikus asal fraksi Partai Gerindra itu mengakui, kalau program Bus Trans Jatim merupakan salah satu terobosan Pemprov Jatim untuk mengurangi kemacetan serta memberikan transportasi yang aman dan murah bagi warga masyarakat Jatim.
Oleh karena itu, Halim berharap agar kebijakan itu terus dikembangkan, dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola Trans Jatim. Tujuannya agar jalur transportasi publik terintegrasi itu bisa berlanjut dikelola dengan profesional dan bisa menambah PAD.
“Bukan kita mengabaikan tentang banyak hal positif program transportasi terintegrasi, seperti mengurangi kemacetan, mengurangi emisi, lalu kemudian pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas sangat tereduksi. Dan dengan adanya program ini berdampak sangat positf,” tegas pria asal Madura.
Baca juga: Partai Politik Apresiasi Kinerja Eri-Armuji di Surabaya, PDIP?
Abdul Halim mengakui kalau anggaran yang digunakan program Trans Jatim cukup besar. Hal itu digunakan untuk subsidi angkutan, yang mematok harga murah bagi penumpang.
“Kalau kemudian menggunakan APBD ini agak berat. Kalau dilihat misalnya ongkos pelajar dan mahasiswa sekali jalan Rp 2500. Bayangkan kalau dari Larangan ke Bunder ya kalau biasa hampir Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu. Belum lagi bagaimana perjalanan memerlukan waktu lama dan harus oper, kalau terintegrasi kan keamanan dan kecepatan waktu jadi andalan,” ungkap Halim.
Ia berharap agar pembentukan BUMD khusus untuk menangani Trans Jatim bisa segera direalisasikan. Agar kebijakan untuk mendukung sistem transportasi terintegrasi di seluruh Jatim bisa diwujudkan.
Baca juga: Adi Sutarwijono Pimpin Halal Bi Halal DPRD Surabaya Pasca Idul Fitri
“Kalau ini jalan dan antusiasme masyarakat tinggi, saya kira tidak ada persoalan kalau akhirnya ini diswastakan. Setiap kebijakan yang dijalankan pasti ada konsekuensi dan bagaimana meminimalisir resiko yang ada,” pungkasnya.(P/@)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di parlementaria.id dengan judul "Komisi C DPRD Usulkan Pemprov Bekerjasama Dengan Swasta Kelola Bus Trans Jatim". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi