KARAWANG | rakyatjelata.com-Pengangkatan Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Sari Nurmiasih sebagai Sekretaris Dewan Pengawas (Dewas) Perumdam Tirta Tarum oleh Sekda Karawang yang juga Ketua Dewas Perumdam Tirta Tarum, Acep Jamhuri, dinilai banyak kalangan sangat tidak profesional dan tidak mengedepankan etik organisasi, Minggu (28/1/2024).
Dengan posisi Sari Nurmiasih sebagai Sekretaris Dewan Pengawas BUMD Perumdam Tirta Tarum dipastikan bakal timbulkan 'conflict of interest' (Konflik kepentinga).
Baca juga: Asrilia Kurniati Maju Pilwali Surabaya Lewat Jalur Independen, Begini Program Ekonominya
Direktur LBH CAKRA Hilman Tamimi angkat bicara dan tegas menyebut, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumdam Tirta Tarum, Acep Jamhuri tidak seharusnya melakukan hal kontroversi dengan etik organisasi.
"Ini sebenarnya hal sepele, sebagai Ketua Dewas, seharusnya Acep Jamhuri, berunding dan musyawarah terlebih dulu dengan anggota Dewas yang lainnya, karena kebijakan Dewas itu kolektif kolegial, dimana setiap keputusan diterbitkan, harus melalui pleno, dan bukan berdasar keinginan orang perorang, tapi lembaga Dewas," tegas Hilman.
Pertanyaannya, ketika berbicara tekhnis, lanjut Hilman, bisakah ibu Sari Nurmiasih yang posisinya saat ini menjabat Kepala bagian Ekonomi Pemkab Karawang duduk di kursi kerja Sekretaris Dewas setiap harinya, dari pagi hari hingga selesainya pekerjaan.
"Pengangkatan Sari Nurmiasih nampak sangat dipaksakan, terkesan cawe-cawe," ujar Hilman.
Dikala terjadi kekosongan pimpinan BUMD Perumdam Tirta Tarum sebelumnya, Bupati Karawang terdahulu dr.Cellica Nurrachadiana mengangkat, Sari Nurmiasih menjadi pejabat Plt. Dirut Perumdam Tirta Tarum dan dirinya selama 4 ( empat) tahun menjadi anggota Dewan Pengawas BUMD bersangkutan.
Baca juga: Spucak Batu Sejuta Pohon Untuk Catcment Area Kota Batu
Sari Nurmiasih juga sebagai Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perumdam Tirta Tarum. Dan kini, dengan Surat Keputusan ditandatangani Acep Jamhuri, Ketua Dewan Pengawas Perumdam Tirta Tarum, Sari Nurmiasih diposisikan menjadi Sekretaris Dewas Perumdam Tirta Tarum.
"Adalah hal membingungkan, dengan SK dikantonginya, posisi Sari Nurmiasih sebagai Sekretaris Dewan Pengawas, adalah dia harus melaksanakan tugas Staf Dewan Pengawas Perumdam Tirta Tarum , sementara jabatan Sari Nurmiasih di Pemda Karawang adalah pejabat Kabag Ekonomi, yang salah satu tupoksinya sebagai Pembina BUMD. Kalau keadaannya sudah seperti ini, pertanyaannya, dimana itu yang namanya etik organisasi," tegas Hilman lagi.
Apapun dalihnya, lebih jauh kata Hilman, untuk tidak timbulkan conflict of interest sebuah ruang birokrasi Dewas Perumdam Tirta Tarum Karawang, maka Surat Keputusan pengangkatan Sari Nurmiasih menjadi Sekretaris Dewas Tirta Tarum Karawang wajib ditinjau ulang oleh Ketua Dewas Perumdam Tirta Tarum, Acep Jamhuri, yang juga Sekretaris Daerah Karawang.
Baca juga: FPN Bersama Wali Kota Batu, Audensi Bahas Program SPUNCAK BATU
"Jabatan Ibu Sari Nurmiasih adalah Kabag Ekonomi Pemkab Karawang sekaligus pejabat pembina BUMD, jelas ini berpotensi timbulkan conflict of interest dalam pekerjaan dan sangat tidak mengedepankan etik organisasi, kata Hilman.
"Posisi sekretaris atau staf sekretariat Dewas Perumdam Tirta Tarum itu tidak wajib harus pejabat pemerintah atau unsur ASN, namun bisa dari luar, yang penting memiliki pengalaman dan cakap dalam mengelola administrasi," tutup Hilman Tamimi.(red)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di rakyatjelata.com dengan judul "Pengangkatan Sekretaris Dewas Perumda Pemkab Karangwang Tak Masuk Akal, LBH Cakra Sebut "Acep Jamhuri Melanggar!". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi