SURABAYA | rakyatjelata.com - Terdengar kabar bahwa Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) di sektor pangan, benar-benar parah.
Bagaimana tidak ? Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Malut merupakan satu dari tiga provinsi yang tidak memiliki stok cadangan beras pemerintah provinsi (CBPP).
Baca Juga: Asrilia Kurniati Maju Pilwali Surabaya Lewat Jalur Independen, Begini Program Ekonominya
Dua provinsi lainnya adalah DKI Jakarta dan Bali. Namun, untuk DKI Jakarta sendiri mempunyai Food Station yang mengelola 25.585 ton beras sampai 14 September 2023.
Padahal, Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, 31 Agustus 2023 lalu, sudah mengingatkan agar pemerintah daerah memperkuat cadangan pangan di daerah masing-masing.
Dengan begitu, bencana kelaparan yang menimpa warga di Papua Tengah tidak terulang di daerah lain.
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo mengatakan, pihaknya sedang memperkuat cadangan pangan pemerintah pusat dan juga mendorong cadangan pangan pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/ kota.
Berdasarkan laporan yang diterima dari dinas urusan Pangan Provinsi, hingga minggu kedua September, total ada 31 provinsi yang memiliki CBPP dengan jumlah mencapai 6.433,10 ton.
“Sampai minggu kedua September masih ada 3 provinsi yang belum memiliki CBPP, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Maluku Utara. Namun untuk DKI Jakarta mempunyai BUMD Food Station.
Baca Juga: Spucak Batu Sejuta Pohon Untuk Catcment Area Kota Batu
"Artinya CBPP di kedua provinsi ini masih kosong,” beber Nyoto dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (18/09) sebagaimana dikutip dari badanpangan.go.id
CBPP ini lanjut Nyoto sangat penting sebagai salah satu strategi pengendalikan inflasi di daerah.
Saat ini, sudah ada Peraturan Badan Pangan Nasional No 15/2023 yang mengatur tentang tata cara penghitungan cadangan beras pemerintah daerah sebagai pedoman penghitungan cadangan beras pemerintah daerah.
"Kami mengharapkan pemerintah daerah memiliki regulasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan dilaksanakan," harap Nyoto.
Baca Juga: FPN Bersama Wali Kota Batu, Audensi Bahas Program SPUNCAK BATU
Presiden Jokowi sebelumnya telah memerintahkan setiap pemerintah daerah memperkuat cadangan pangan di daerah masing-masing.
"Jadi kalau terjadi apa apa cepat, tidak harus kontak ke Jakarta. Kirimnya juga harus pakai waktu, negara ini negara besar. Seperti yang terjadi di Papua kemarin. Kita cek memang tidak ada stok sama sekali. Karena tidak ada cadangan pangan ya drop dari Jakarta. Tapi kan itu tidak bisa seperti itu. Harus daerah itu memiliki cadangan pangan sendiri dan tidak mahal," katanya.
Meski Bulog ada, cadangkan sendiri. Titip di gudang Bulog nggak ada masalah. Sehingga kebijakan itu ada di keputusan bapak ibu semua. Gubernur, Bupati/ Walikota, memutuskan sendiri. Karena Bulog itu keputusan ada di sini," tegasnya.***
Artikel ini telah tayang sebelumnya di rakyatjelata.com dengan judul "Awas !!! Stok Beras Jangan Sampai Menipis". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi
