SURABAYA | rakyatjelata.com - Berdasar Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Jatim pada 2021 sebesar 23,5 persen dan menjadi 19,2 persen pada 2022.
Hal tersebut merupakan upaya kolektif Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur bersama berbagai pihak, sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Baca Juga: Asrilia Kurniati Maju Pilwali Surabaya Lewat Jalur Independen, Begini Program Ekonominya
Akhir tahun ini, angka stunting ditargetkan turun menjadi 16 persen dan 14 persen pada 2024.
Untuk mewujudkannya, Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan wadah konvergen antar lembaga yang menangani stunting, yakni Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 851 desa di Jawa Timur.
Langkah yang dilakukan BKKBN Jawa Timur adalah memberikan pendampingan kepada remaja putri untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga.
Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M, tim ini juga bisa evaluasi kesiapan melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sebagai alat pemantau kesehatan dan edukasi seputar kesiapan nikah serta program hamil.
"Dengan begitu, kami bisa mendeteksi potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi Calon Pengantin (Catin) sebagai deteksi awal stunting,” papar Ernawati pada saat wawancara eksklusif di ruang kerja, Senin (16/10/2023).
Pendampingan juga dilakukan pada ibu hamil. Dalam satu masa kehamilan, ibu hamil setidaknya harus periksa enam kali untuk melihat potensi gangguan penyakit.
Termasuk anemia atau hemoglobin rendah yang berisiko mengakibatkan bayi lahir stunting. Ibu pasca melahirkan didampingi agar memberikan ASI eksklusif kepada bayi dan diberikan ilmu tentang MPASI bergizi hingga pola asuh yang baik.
BKKBN sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga di Jawa Timur sebanyak 31.243 TPK atau 93.729 orang untuk mendampingi keluarga berisiko tinggi memiliki anak stunting.
Baca Juga: Spucak Batu Sejuta Pohon Untuk Catcment Area Kota Batu
BKKBN Jatim melibatkan 23 Perguruan Tinggi yang menjadi pendamping 18 Kabupaten/Kota yang beririsan dalam kasus angka stunting tinggi, Angka Kematian Ibu dan Anak tinggi, serta angka kemiskinan tinggi.
Ada juga program Donasi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, Kelompok Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Balita.
Lalu, ada program Sekolah Orang Tua Hebat yang bertujuan meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak, khususnya anak balita.
Erna berharap upaya-upaya tersebut akan membuahkan hasil positif. Di momen HUT Ke78 Provinsi Jawa Timur, Erna melambungkan harapannya agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur meningkat, derajat kesehatan dan pendidikan naik, dan stunting turun tiap tahun.
Ditambahkannya, BKKBN akan terus mensupport Jawa Timur melalui tupoksi kami. Alat dan obat kontrasepsi akan terus kami fasilitasi untuk seluruh keluarga di Jawa Timur.
Baca Juga: FPN Bersama Wali Kota Batu, Audensi Bahas Program SPUNCAK BATU
"Penurunan stunting juga kami support melalui anggaran dari APBN yang diberikan kepada Kabupaten dan Kota melalui Dana Alokasi Khusus. Semoga Jawa Timur terus bangkit dan melaju,” pungkas Erna.
Diakhir statement Bu Erna menegaskan bahwa untuk melakukan penurunan stunting, pencegahan dari hulu harus dilakukan.
Mulai pengembangan kualitas SDM, alat ukurnya, hingga aplikasi monitoring. Agar berhasil, seluruh sektor harus terlibat.
Baik lembaga pemerintahan, LSM, swasta, Perguruan Tinggi, media, maupun masyarakat. (*/Id@)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di rakyatjelata.com dengan judul "Percepat Penurunan Angka Stunting, Gubernur Jawa Timur Terbitkan SK TPPS". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi
