Parlementaria, Surabaya - Anggota DPRD Surabaya, Dyah Katarina, menerima aspirasi warga Sukomanunggal gang 6 RT 05 RW 02, kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Senin (16/10).
Kisaran seratusan warga bersama para pengurus RT, RW, para Kader Surabaya Hebat (KSH) beserta para tokoh setempat hadir untuk memberikan aspirasinya.
Baca Juga: Massa Aksi Sesalkan Pemkot Surabaya Tutup Mata Aspirasi Warga Citraland Tolak Pembangunan Logos
Dalam paparannya, Dyah Katarina anggota Komisi D ini fokus terhadap permasalahan sosial dan pendidikan, seperti dikonversinya MBR menjadi Gamis juga masalah Zonasi sekolah.
Selain itu, istri mantan Walikota Surabaya Bambang DH ini secara gamblang menyampaikan tugas dan fungsinya selaku anggota Dewan yang notabene adalah wakil rakyat.
"Kita ini sama-sama sebagai rakyat, cuma saya di Dewan sebagai penyampai aspirasi ke Walikota sebagai pembuat kebijakan," kata Dyah.
"Di bidang Kesra, komisi D ini bermitra dengan Dinas Pendidikan, dinas Sosial, dinas Perinaker, Disbudporapar, juga dengan rumah sakit-rumah sakit milik daerah," terangnya.
Jadi, kata Dyah, selaku anggota Dewan dirinya tidak bisa berjanji semua akan beres, tapi akan berusaha keras mencarikan solusi, mengakseskan aspirasi masyarakat dengan dinas terkait maupun solusi melalui akses Dewan.
Dialog menarik terlihat saat sesi jaring aspirasi masyarakat. Sukar dan Imam Rochani warga RT05 yang sehari-hari mengelola aset Pemkot yang dijadikan lahan bertani, merasa akhir-akhir ini mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Satpol PP.
"Kami pengelola tanah aset Pemkot sejak era kepemimpinan Walikota Bambang DH. selama ini kami manfaatkan sebagai lahan pertanian, Menanam pisang dll, tergantung musimnya," kata Sukar.
"Tapi sejak camat yang baru ini, 40-an petani yang menggarap di situ merasa diintimidasi oleh Satpol PP," sambung Sukar.
Hal yang sama disampaikan Imam Rochani, sebagai petani dirinya hanya ingin ada pendampingan dari Pemerintah kota.
"Meskipun kami miskin, kami tidak ingin disantuni tapi butuh didampingi. Selama ini, mungkin hanya 1 tahun sekali kami ditengok oleh anggota PPL (petugas penyuluh pertanian, red) dan sekarang seolah-olah disuruh keluar," ungkap Imam.
Salah seorang Kader Surabaya Hebat juga mengeluhkan tentang data penerima bantuan. "Setiap ada bantuan, kami selalu dicurigai mencoret data. Ini sejak perubahan MBR menjadi Gamis," ucapnya.
Disamping itu, ia menilai 15 item tugas Kader adalah terlalu berat sehingga akhirnya banyak kader yang asal mengisi laporan.
Baca Juga: Partai Politik Apresiasi Kinerja Eri-Armuji di Surabaya, PDIP?
Ada juga warga, Suryadi yang mengeluhkan terkait SPPT-PBB tanah dampak pembangunan sungai gorong-gorong di wilayah Sukomanunggal.
"Luas tanah sudah dipotong pematusan, tapi sebelas tahun ini pembayaran SPPT-PBB masih tetap. Sudah beberapa kali dilaporkan, tapi tidak ada perubahan," katanya.
Dia juga berkeluh kesah bahwa selama ini wilayah RW02 belum tersentuh pembangunan, balai RW pun sudah 30 tahun tidak pernah direnovasi padahal ketinggian bangunan hampir 1,5 lebih rendah daripada jalan.
Dan aspirasi terakhir datang dari Karang taruna yang menginginkan ada Bimbel (Bimbingan belajar) untuk anak-anak RW02.
Kepada media, Dyah Katarina mengaku yang terbanyak adalah keluhan dari para Kader Surabaya Hebat (KSH).
"Banyak yang mengeluh terlalu berat tanggung jawabnya, sehingga ketika kita kupas, banyak yang mengaku terpaksa mengerjakan asal-asalan karena mengejar waktu dll," sebut Dyah.
Kemudian lanjut Dyah, juga terkait warga miskin yang tiba-tiba tercoret dari data penerima bantuan. "Kalau bisa ada penjelasan. Selama ini warga dianggap hanya menerima program, padahal warga ini juga membayar pajak yang berhak tahu kenapa dia tidak lagi mendapat bantuan," tegas Dyah.
Baca Juga: Adi Sutarwijono Pimpin Halal Bi Halal DPRD Surabaya Pasca Idul Fitri
"Itu bukan tugas kami anggota Dewan untuk menjelaskan satu persatu ke warga, kemudian Zonasi sekolah juga masih sering dikeluhkan warga," kata Dyah.
"Ini juga menjadi permasalahan ketika masyarakat sulit mengakses sekolah negeri, meskipun merasa rumahnya tidak jauh," sebut Dyah kembali.
Untuk itu, Dyah minta pemerintah memperkuat Skrining warga, khususnya yang baru pindah satu tahun di Surabaya.
Aspirasi-aspirasi ini menurut Dyah akan menjadi Pokir-nya (Pokok pikiran, red) untuk bisa di paripurnakan bersama Pemkot.
"Untuk yang berat-berat bisa dituangkan melalui proposal warga, tapi untuk yang pendek-pendek seperti PJU mati, atau warga miskin yang tidak dapat bantuan, bisa langsung saya akses ke dinas terkait," tukas Dyah Katarina menyudahi. (Par03)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di parlementaria.id dengan judul "Titik Terakhir Reses di Sukomanunggal, Dyah Katarina: Terbanyak Keluhan Kader Surabaya Hebat". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi
