Parlementaria, Surabaya - Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dyah Katarina menyampaikan bahwa, kondisi Pos PAUD Terpadu saat ini tengah menghadapi ujian. Pernyataan ini disampaikan dalam acara reses jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) kepada bunda-bunda PAUD se Kecamatan Wonokromo, Jumat (19/1/2024) siang.
Dyah Katarina menjelaskan bahwa Pos PAUD Terpadu (PPT) merupakan satu-satunya pos PAUD yang ada di Indonesia. Dalam upayanya untuk memajukan PPT, Dyah Katarina menyatakan, "Berkali-kali saya di Komisi D meminta agar Pos PAUD Terpadu langsung dinaungi DP3A karena di sana ada bidang PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang menjadi sarana pembelajaran dan konseling untuk para orang tua di Surabaya."
Baca Juga: Massa Aksi Sesalkan Pemkot Surabaya Tutup Mata Aspirasi Warga Citraland Tolak Pembangunan Logos
Penggagas Pos PAUD Terpadu ini juga menceritakan bahwa PPT bermula dari jabatannya sebagai ketua TP-PKK Kota Surabaya. "Seharusnya orang tua yang punya kewajiban mendidik dan melakukan pengawasan terhadap anak-anak di usia emasnya, yakni usia 1-3 tahun. Namun, banyak orang tua yang tidak bisa melakukannya sehingga harus ada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap RW," ungkap Dyah, yang juga merupakan istri dari Wali Kota Surabaya periode 2002-2009, Bambang Dwi Hartono.
Dyah Katarina menjelaskan bahwa PPT merupakan bagian dari PKK, namun karena PKK tidak memiliki anggaran, PPT harus bergantung pada Dinas. "Kita yang bikin acara, Dinas yang membiayai," ungkap Dyah.
Dalam konteks pelayanannya, ada tiga dinas yang mendukung PKK, yaitu Dinas Kesehatan yang mendukung Posyandu, Dinas Pendidikan yang menaungi PAUD, dan DP3AK yang bertanggung jawab mendidik para orang tua anak usia dini.
Dyah menyampaikan keprihatinannya terkait kesulitan PPT dalam mencari Bunda karena persyaratan akreditasi dan latar belakang pendidikan S1. "Sebagai ibu yang melahirkan Pos PAUD Terpadu, saya merasa harus mencari solusi agar Pos PAUD Terpadu tetap eksis," ungkapnya.
Baca Juga: Partai Politik Apresiasi Kinerja Eri-Armuji di Surabaya, PDIP?
Ia juga mencermati keberadaan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang menimbulkan rasa cemburu di kalangan bunda-bunda PAUD. "Kita ini dibidang sosial, kecemburuan bisa saja muncul dan itu sangat logis. Apalagi ketika Pak Wali tiba-tiba menciptakan KSH dan langsung diberikan insentif," ujar Dyah.
Dyah Katarina mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperjuangkan agar PPT kembali ke tujuan awalnya, yaitu mendampingi dan mengintervensi tumbuh kembang anak-anak usia emas dengan baik dan benar.
Sebagai langkah terakhir, Dyah Katarina mengajak Pemerintah untuk melakukan introspeksi diri guna mencapai tujuan dan capaian yang lebih baik dalam pendidikan anak usia dini. Dengan demikian, kegiatan sosial yang telah dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mengakomodasi keberagaman spesialisasi antara PAUD dan Kader Surabaya Hebat.
Baca Juga: Adi Sutarwijono Pimpin Halal Bi Halal DPRD Surabaya Pasca Idul Fitri
Ketua Paguyuban Bunda Pos PAUD Terpadu Wonokromo, Bu Ninik, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Dyah Katarina dalam memperjuangkan Pos PAUD Terpadu. "Kami berharap ada solusi terbaik dari pemerintah kota, terutama dalam hal pengkaderan Bunda Paud yang begitu sulit," tutupnya. (Par/03)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di parlementaria.id dengan judul "Terkait Pos PAUD Terpadu di Surabaya, Dyah Katarina minta Dikembalikan ke Tujuan Lahirnya". lihat harikel asli disini
Editor : Redaksi
